Sunday, February 22, 2009

Demografi Bali

Memanfaatkan Bonus Demografi Provinsi Bali

Bonus Demogarfi dan Perkonomian
Kondisi struktur penduduk di suatu wilayah akan mempengaruhi kebijakan pembangunan di wilayah tersebut. Struktur penduduk, terutama menurut umur, di suatu wilayah akam mempengauhi kondisi perekonomiaannya karena akan berkaitan dengan tingkat ketergantuan (dependency ratio) di wilayah tersebut. Jika tingkat ketergantuan merupakan rasio dari ketergantungan ekonomi sebagian kelompok dalam populasi terhadap kelompok populasi yang produktif di suatu wilayah. Maka, kelompok yang tergolong memiliki ketergantungan ekonomi adalah anak yang terlalu muda dan orang tua yang terlalu tua untuk bekerja, yaitu penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan lebih dari 65 tahun. Sehingga penduduk kelompok produktif berada pada kisaran umur 15 – 65 tahun.
Oleh karena itu, jika pada suatu wilayah memiliki rasio ketergantungan cukup tinggi, yang berarti semakin kecil proporsi kelompok penduduk umur produktif, maka semakin besar beban yang harus ditanggung kelompok penduduk tersebut. Dalam kondisi seperti ini, investasi pendapatan yang diperoleh kelompok tersebut akan dilakukan pada bidang pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak serta pelayanan kesehatan untuk lansia, dana pensiun, dan sebagainya. Kondisi sebaliknya akan terjadi bila pada suatu wilayah memiliki rasio ketergantungan cukup rendah, maka investasi akan dilakukan dalam bidang ekonomi, terutama tabungan, yang kemudian akan berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan.
Jika rasio ketergantungan penduduk di suatu wilayah terus menurun, maka wilayah tersebut akan memperoleh bonus demografi (demographic dividend atau demographic gift). Bonus demografi, yang biasanya dicirikan dengan rasio ketergantungan penduduk lebih rendah dari 50 persen, akan memberikan kesempatan wilayah tersebut untuk mendapatkan kondisi penduduk yang ideal pada perbandingan penduduk usia produktif dengan non-produktif (Adioetomo, 2004). Kesempatan ini selanjutnya disebut dengan the windows of opportunity yang biasanya hanya terjadi pada kurun waktu 1 sampai 2 dekade karena adanya transisi demografi dan hanya satu kali waktu. Bloom et al (2003; dalam Pool, 2004) mengidentifikasi tiga mekanisme terpenting yang terkandung di bonus demografi, yaitu (1) penyediaan tenaga kerja , tidak hanya dilihat dari jumlah, distribusi umur, dan peresebarannya, melainkan dari kualitas dan keahlian yang didukung salah satunya oleh penididkan yang memadai, (2) tabungan, dan (3) modal manusia. Kemudian Bongaart (2001; dalam Adioetomo, 2005) menambahkan faktor peranan perempuan memerankan peranan penting di bonus demografi. Semua mekanisme ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah (policy environment)(Bloom et al , 2003; dalam Pool, 2004).
Bonus Demogarfi di Provinsi Bali
Berdasarkan Survei Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990, 2000 dan Survei Antar Sensus Tahun 1995, 2005, jumlah penduduk Proviinsi Bali terus meningkat dari 2.120.322jiwa pada Tahun 1971 hingga 3.383.572jiwa pada Tahun 2005. Jika data tersebut di proyeksikan hingga tahun 2025, maka jumlah penduduk Provinsi Bali adalah 4.122.100jiwa


Gambar 1. Perubahan Jumlah Penduduk Provinsi Bali , 1971-2025

Jika memperhatikan kondisi piramida penduduk tahun 2005 dan hasil proyeksi struktur umur penduduk tahun 2000-2025, menunjukkan bahwa proporsi penduduk produktif Bali lebih tinggi daripada penduduk non-produktif dengan rasio ketergantungan sebesar 44,9% pada tahun 2000 dan 43,4% pada Tahun 2005 (Gambar 2 dan Tabel 1).
Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa sejak tahun 2000, proporsi penduduk usia produktif di Provinsi Bali adalah 69%, dan menurut hasil proyeksi akan terus meningkat pada Tahun 2025. Banyaknya penduduk usia produktif ini menyebabkan tingkat ketergantungan penduduk di provinsi ini dibawah 45%, oleh karena itu sejak Tahun 2000 Bali sudah mengalami bonus demografi dimana penduduk Bali sudah memiliki rasio ketergantungan dibawah 50%



Dengan menggunakan data proyaksi yang di keluarkan oleh Bapennas, BPS, dan UNFPA Tahun 2005 di www.datastatistik-indonesia.com, dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan terendah yang dialami Provinsi Bali terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 40,84% (Gambar 3). Setelah pada Tahun 2019 berada pada nilai terendah, kemudian meningkat lagi di Tahun 2020 kemudian menjadi 42,2% pada Tahun 2025. Pada masa inilah terjadi the windows of opportunity.
Pada kondisi ini umumnya pendapatan yang diperoleh penduduk usia produktif, yang biasanya digunakan penduduk usia muda seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, dapat dialihkan pada investasi untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Dan umumnya pada kondisi seperti ini, perempuan memiliki lebih banyak kesempatan untuk memasuki dunia kerja (Hausmann, 1999)



Gambar 3. Perubahan Rasio Ketergantungan Provinsi Bali , 200-2025
Setelah the windows of opportunity, karena tansisi demografi, angka ketergantungan kembali meningkat karena mulai banyaknya penduduk dari usia 65tahun. Dan jika proyeksi dilanjutkan, maka rasio ketergantungan akan terus meningkat, terutama setelah Tahun 2030, dimana masa the windows of opportunity Indonesia selesai berlagsung (Adioetomo, 2005).
Memanfaatkan Bonus Demogarfi di Provinsi Bali
Telah diketahui sebelumnya bahwa bonus demografi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan, tetapi pelaksanaannya bergantung pada kebijakan pemerintah. Jika pemerintah tidak memanfaatkan kondisi ini maka bonus demografi akan terlewati begitu saja bahkan akan menyebabkan kondisi yang lebih buruk karena semakin meningkatnya rasio ketergantungan terutama dari kalangan penduduk lanjut usia.
Tersedianya Tenaga Kerja
Perhitungan rasio ketergantungan berdasarkan perhitungan usia penduduk, dengan asumsi semakin banyak penduduk usia produktif maka akan semakin rendah rasio ketergantungannya, karena penduduk usia produktif tersebut akan bekerja dan berpenghasilan. Namun, jika hal ini tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan pekerjaan, maka penduduk usia produktif ini akan mejadi pengangguran.
Berdasarkan http://regionalinvestment.com, Sektor pariwisata merupakan komoditas unggulan dari sisi komoditas tersier. Sektor yang sangat diandalkan di Provinsi Bali dan telah membemberi kontribusi pendapatan terbesar bagi Bali yaitu sebesar 550,39 juta rupiah pada Tahun 2004. Karena sektor ini merupakan komoditas tersier, yang pengelolaannya merupakan turunan dari berbagai komoditas primer dan sekunder, maka berkembang tidaknya sangatlah bergantung pada sektor lain. Sektor pariwisata berkaitan dengan investasi yang akhirnya berkaitan dengan kepercayaan penanaman investasi di Indonesia yang bermuara, salah satunya, pada keamanan nasional.
Pada tahun 1998 (BPS, Sensus 1980 dan Sakernas, 1998; dalam Adioetomo, 2005) dari penduduk yang telah bekerja hanya 35% yang bekerja pada sektor formal, sisanya pada sektor informal. Bahkan, dari yang bekerja pada sektor pariwisata 83% merupakan pekerja informal. Saat penduduk bekerja ada sektor informal, maka pendapatan yang diperoleh hanya dapat digunakan untuk pemenuhan kehidupan dasar saja (subsistem) serta tidak memiliki jaminan sosial dan kesehatan yang memadai.
Hal yang sama terjadi juga di Bali. Jika pemerintah tidak konsentrasi pada sektor yang menjadi komoditas utama provinsi ini, maka penduduk produktif Bali hanya akan bekerja pada sektor informal dari sektor pariwisata. Lain halnya jika pemerintah mengelola sektor tersebut dengan baik, maka akan mendatangkan investasi sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan formal dari sektor pariwisata ini.
Tabungan
Disaat penduduk usia produktif sebagian besar sudah terserap di lapangan kerja formal, maka mereka akan memiliki jaminan sosial dan kesehatan yang memadai, sehingga memungkinkan mereka menabung. Tabungan ini oleh masyarakat akan dimanfaatkan untuk kemudian meningkatkan perekonomian dan pembangunan.
Modal manusia
Investasi untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah pada sektor pendidikan. Karena saat penduduk memiliki pendidikan mereka akan memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih baik agar dapat terserap di lapangan kerja yang baik, sehingga kulitas kehidupannya meningkat. Disaat pemerintah sudah mampu mendatangkan investasi untuk menciptakan lapangan kerja formal, jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal, maka lapangan pekerjaan tersebut akan terisi oleh sumber daya manusia pendatang. Sehingga kualitas kehidupan penduduk lokal tidak dapat meningkat.
Oleh karena itu, pemerintah Bali haruslah mempehatikan sektor pendidikan terutama untuk penduduk Bali. Pendidikan tersebut tidak hanya dari sektor formal saja melainkan pendidikan informal. Kedua sektor pendidikan ini harus dapat mendukung komoditas unggulan Bali yaitu pariwisata.
Pendidikan informal yang dapat dikembangkan sejalan dengan kebutuhan pariwisata adalah pendidikan yang mampu memberikan penduduk Bali agar dapat mengelola aset pariwisata di Bali. Beberapa pendidikan informal ini seperti pelatihan bahasa asing yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan melakukan gueding terhadap wisatawan, pelatihan pengelolaan aset kebudayan seperti sanggar tari dan drama, pelatihan pengelolaan aset alam seperti pengelolaan olahraga pantai dan hiburan, pelatiha pengelolaan sumberdaya kuliner, dan sebagainya. Pelatihan tersebut diadakan aar dapat memenuhi standart internasional.
Peran serta perempuan
Peran serta perempuan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pengendalian kelahiran dan perencanaan keluarga, dalam hal ini program keluarga berencana. Bali pernah menjadi provinsi dengan keberhasilan program KB tinggi. KB di Bali masuk kedalam hukum babad sehinga sebagian besar wanita hindu saat itu mengikuti program ini. Keberhasilan program KB ini lah yang menyebabkan Bali mampu memiliki rasio ketergantungan 44,9% di Tahun 2000. Oleh karena itu, program ini haruslah dipelihara agar terciptanya the windows of opportunity pada tahun 2019 akan terjadi.
Pembatasan kelahiran berdampak langsung pada ibu. Ibu akan memiliki waktu luang lebih banyak karena waktu mengurus anak menjadi lebih singkat. Waktu luang ini akan dimanfaatkan oleh ibu untuk meningkatkan keahlian dan keterampilannya, sehingga mampu terserap di lapangan kerja.
Dari beberapa penjabaran tersebut, dapat dikatakan bahwa Bali yang memiliki komoditas unggulan yang berasal dari komoditas tersier yaitu pariwisata yang harus didukung oleh sektor primer dan sekunder agar bapat berkembang. Pemerintah haruslah menciptakan kondisi yang kondusif untuk mampu mendatangkan investasi agar dapat tercipta lapangan pekerjaan formal dari sektor pariwisata. Bersamaan dengan itu perlu dikembangkan pendididikan yang mampu menciptakan sumber daya manusia lokal Provinsi Bali agar mampu terserap di lapangan pekerjaan tersebut. Terserapnya penduduk produktif di lapangan kerja formal akan meningkatkan pendapatan yang memungkinkan penduduk tersebut menabung. Selain itu program KB harus tetap dipelihara agar kelahiran dapat dikendalikan dan perempuan dapat berpendidikan, sehingga keluarga Bali dapat menciptakan sumber daya manusia Bali, baik lali-lai maupun perempuan, yang berkualitas.

































































No comments:

Post a Comment